KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 528/Menhut-II/Peg/2004

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN,

 

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan Kehutanan.

  2. bahwa pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan dan khususnya bidang kehutanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja dalam lingkup kehutanan.

  3. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan, harmonisasi, sinkronisasi serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dibidang kehutanan dipandang perlu adanya suatu panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Departemen Kehutanan.

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Negara;

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala  Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah;

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

  7. SK. Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PANDUAN  PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM  PEMBANGUNAN KEHUTANAN.

PERTAMA : Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA  : Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) wajib dipedomani dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Departemen Kehutanan.
KETIGA : Biaya penyelenggaraan pengarusutamaan gender lingkup Departemen Kehutanan dibebankan pada anggaran kegiatan  Departemen Kehutanan.
KEEMPAT   : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di   : Jakarta
      
Pada tanggal   : 6 April 2004

a.n. MENTERI KEHUTANAN   
SEKRETARIS JENDERAL      
-ttd-                   
Ir. WAHJUDI WARDOJO, M.Sc.
NIP 080035208            

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

  1. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.

  2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.

  3. Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup Departemen Kehutanan.

  4. Sekretaris Badan lingkup Departemen Kehutanan.

  5. Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

  6. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

  7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Dep. Kehutanan.

  8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Eselon I.